Liputan98 – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal dengan memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai menjadi sinyal penting bagi pelaku pasar dan investor terkait arah kebijakan fiskal di tengah meningkatnya belanja program prioritas pemerintah.
Kepastian ini disampaikan menyusul kekhawatiran sebagian kalangan bahwa ekspansi belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), berpotensi menekan ruang fiskal dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang. Pemerintah menegaskan pembiayaan program prioritas dilakukan melalui realokasi dan efisiensi belanja, bukan dengan memperlebar defisit.
Prabowo menyatakan bahwa postur APBN saat ini masih berada dalam koridor yang aman dan terkendali. “APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas 3% dari PDB,” ujar Prabowo saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Barat baru-baru ini.
Dari perspektif ekonomi makro, komitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB berfungsi sebagai jangkar fiskal (fiscal anchor) untuk menjaga stabilitas nilai tukar, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta persepsi risiko Indonesia di mata investor global. Pelaku pasar obligasi menilai konsistensi kebijakan fiskal menjadi faktor krusial di tengah ketidakpastian global dan volatilitas arus modal.
Pemerintah juga menekankan bahwa ruang pembiayaan program prioritas berasal dari penghematan belanja negara melalui pengetatan pos-pos anggaran yang dinilai tidak produktif. Menurut Prabowo, efisiensi difokuskan pada belanja birokrasi dan aktivitas administratif yang selama ini menyerap anggaran besar namun minim dampak ekonomi langsung.
“Anggaran untuk program kerakyatan adalah hasil penghematan dan efisiensi. Kami menertibkan kebocoran agar belanja negara lebih produktif,” kata Prabowo.
Strategi realokasi anggaran ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas belanja negara (quality of spending), di mana porsi belanja diarahkan ke sektor yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi domestik. Program seperti MBG diproyeksikan mendorong permintaan di sektor pangan, logistik, dan UMKM pemasok, sehingga berpotensi memberikan stimulus pada ekonomi lokal.
Analis fiskal menilai narasi disiplin anggaran menjadi penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan APBN, khususnya saat pemerintah menjalankan agenda belanja sosial berskala besar. Tanpa pengendalian defisit, peningkatan belanja berisiko mendorong naiknya kebutuhan penerbitan utang, yang pada gilirannya dapat menekan yield obligasi dan memperbesar beban bunga negara dalam jangka menengah.
Ke depan, pasar akan mencermati konsistensi realisasi anggaran di lapangan, terutama efektivitas program efisiensi belanja dan kemampuan pemerintah menutup potensi shortfall penerimaan negara. Kredibilitas fiskal akan menjadi salah satu penentu utama persepsi risiko Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang masih volatil. (redaksi)
Sumber : Investor.id
