Liputan98, Tangerang — Bau busuk dugaan praktik mafia proyek kembali menyeruak dari tubuh birokrasi Provinsi Banten.
Kali ini, sorotan publik tertuju pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten. Diduga, terdapat oknum pegawai dinas yang menjadikan proyek pemerintah sebagai ladang keuntungan pribadi.
Aliansi Mahasiswa Peduli Pembangunan Banten (AMPPB) menuding telah terjadi monopoli proyek melalui pengoordinasian paket pengawasan dan perencanaan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten.
“Di Provinsi Banten diduga banyak oknum pegawai dinas yang bermain dan mengatur proyek. Seharusnya seorang abdi negara adalah abdi rakyat, bukan koordinator proyek,” tegas Koordinator AMPPB, Ridho Ridwan, Selasa (17/12/2025) siang.
Ridho menyebut, masih banyak hal yang harus dibenahi di Provinsi Banten, mulai dari infrastruktur jalan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga sektor lainnya. Pasalnya, di usia Provinsi Banten yang sudah tergolong matang, perubahan signifikan belum banyak terlihat dan daerah ini masih tertinggal dibandingkan provinsi lain.
“Kami berharap pihak berwenang dan aparat penegak hukum (APH) turun tangan untuk melakukan audit dan investigasi terkait persoalan ini. Apabila ditemukan adanya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, maka harus ditindak tegas sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” tegas Ridho.
