JAKARTA, LIPUTAN 98 – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kekuatan ekonomi BRICS kini melampaui kelompok negara maju G7, terutama jika dilihat dari sisi purchasing power parity. Hal ini terjadi seiring bertambahnya jumlah anggota BRICS, termasuk keikutsertaan Indonesia.
“Kalau kita lihat dari daya beli, BRICS sekarang sudah lebih tinggi dari G7,” ujar Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, sebagaimana disampaikan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (8/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa dengan bertambahnya anggota, BRICS kini mewakili sekitar 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan mencakup 56 persen dari total populasi global. Sebelumnya, kontribusi ekonomi BRICS hanya berada pada angka 34 persen dari total PDB dunia.
Airlangga menambahkan, pertumbuhan ekonomi BRICS yang pesat menjadikannya kekuatan penting di wilayah global south. Forum ini diharapkan mampu menjadi suara utama bagi negara-negara berkembang dalam kancah internasional.
Dalam KTT tersebut, Presiden Prabowo menyuarakan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, dengan menekankan pentingnya multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum internasional. Ia juga secara tegas menolak perang serta praktik standar ganda dalam hubungan internasional.
“Presiden Prabowo sepakat dengan mayoritas pemimpin BRICS untuk mendorong reformasi dalam sistem multilateral serta peningkatan representasi negara-negara global south, khususnya di lembaga seperti PBB. Beliau juga mendukung kepemimpinan BRICS yang mendorong tatanan dunia yang lebih adil,” jelas Airlangga.
Empat Kesepakatan Strategis BRICS
KTT BRICS menghasilkan empat butir kesepakatan utama yang tertuang dalam Leaders’ Declaration:
Penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Meningkatkan stabilitas internasional dan memperdalam kolaborasi di sektor ekonomi, perdagangan, dan keuangan—agenda penting bagi Indonesia guna memperluas akses pasar dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Komitmen terhadap perubahan iklim serta pembangunan hijau yang adil dan inklusif, dengan tetap memperhatikan keadilan bagi negara-negara berkembang dalam proses transisi energi.
Penguatan kemitraan dalam pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan sebagai langkah menuju transformasi sosial yang merata dan saling mendukung antarnegara anggota.
Indonesia memandang kerja sama ini sebagai pilar penting dalam mempercepat pembangunan berkeadilan serta memperkuat solidaritas di kawasan global south.