Liputan98 – Lonjakan krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah mulai memberikan dampak nyata, termasuk di Australia yang kini menghadapi gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di berbagai wilayah. Sedikitnya 470 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilaporkan kehabisan stok, setidaknya untuk satu jenis BBM.
Kondisi ini dipicu oleh ketegangan geopolitik setelah Iran memblokade Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Akibatnya, harga energi global melonjak tajam dan mulai menekan berbagai sektor industri, serta berpotensi mendorong inflasi dan kenaikan harga barang.
Pemerintah Australia merespons situasi ini dengan menggelar rapat darurat kabinet nasional guna memperkuat koordinasi lintas wilayah. Perdana Menteri Anthony Albanese dijadwalkan kembali mengadakan pertemuan lanjutan dengan para pemimpin negara bagian dan teritori.
“Koordinasi itu penting agar kita memiliki konsistensi secara nasional,” kata Albanese di parlemen, melansir ABC News.
Dampak krisis terlihat di sejumlah wilayah seperti Victoria, Queensland, dan New South Wales. Rinciannya, 109 SPBU di Victoria kehabisan setidaknya satu jenis bensin, 47 SPBU di Queensland tanpa solar dan 32 lainnya tanpa bensin reguler, serta 37 SPBU di New South Wales mengalami kekosongan bensin.
Pemerintah menegaskan bahwa gangguan ini lebih disebabkan lonjakan permintaan masyarakat di tengah kekhawatiran krisis, bukan semata karena kekurangan pasokan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying.
Di sisi lain, tekanan global juga memaksa pemerintah meninjau ulang proyeksi ekonomi. Menteri Keuangan Jim Chalmers menyatakan asumsi sebelumnya terkait inflasi dan harga minyak sudah tidak relevan.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mengamankan pasokan tambahan dengan menggantikan enam kapal tanker yang batal masuk serta menambah tiga kapal tanker baru. Selain itu, cadangan energi darurat juga telah dikeluarkan, setara sekitar enam hari pasokan bensin dan lima hari solar.
Menteri Energi Chris Bowen menegaskan bahwa pembatasan distribusi belum menjadi prioritas saat ini.
“Langkah awal adalah mendorong pengendalian konsumsi publik melalui kampanye penghematan dan meminta masyarakat mengurangi penggunaan BBM. Setelah itu baru langkah lanjutan dipertimbangkan. Kita masih jauh dari tahap tersebut,” kata Bowen.
Pemerintah juga menunjuk koordinator khusus ketahanan pasokan BBM serta memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan Singapura, guna menjaga stabilitas distribusi energi.
Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi merembet ke pasokan lain seperti pupuk dan bahan kimia, seiring meningkatnya kecenderungan negara-negara untuk mengamankan kebutuhan domestik di tengah ketidakpastian global. (redaksi)
Sumber : Detik.com
