Jakarta, 21 Agustus 2025 – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani,menerima audiensi jajaran pengurus Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI)yang dipimpin oleh Ketua Umum H. Akhmad Ma’ruf Maulana, di kantor KementerianInvestasi/BKPM, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untukmemperkuat sinergi antara pemerintah dan pengelola kawasan industri dalammempercepat arus investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dukungan Pemerintah untuk Kawasan Industri Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rosan menegaskan bahwa kawasan industrimerupakan salah satu lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah, kata Rosan, berkomitmen untuk memberikan berbagai kemudahan bagiinvestor, khususnya melalui percepatan perizinan, harmonisasi regulasi lintaskementerian, serta peningkatan infrastruktur pendukung.
“Kawasan industri adalah motor penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.Pemerintah akan terus memberikan dukungan nyata, termasuk percepatan layananperizinan dan penyelesaian hambatan tata ruang, agar investasi di kawasan industrisemakin kompetitif di pasar global,” ujar Menteri Rosan.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden RI telah memberikan instruksi khusus untukmempercepat integrasi sistem layanan investasi agar lebih transparan, efisien, danramah bagi pelaku usaha.
Peran Strategis HKI dalam Pertumbuhan Ekonomi Ketua Umum HKI, H. Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan apresiasi atasdukungan dan komitmen pemerintah. Menurutnya, kawasan industri telah berperansignifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dengan menyediakan lahanterintegrasi, fasilitas produksi, dan ekosistem investasi yang berdaya saing.
“HKI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. Kami akan memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat investasi, mendorong hilirisasi industri, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kami optimis bahwa melalui sinergi ini, Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi berkualitas yang berdampak positif bagi bangsa,” ungkap Maruf.
Dalam kesempatan ini HKI menyampaikan apresiasi lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2025 dimana PP ini memberikan mandat besar kepada BKPM untuk memperkuat peran strategisnya dalam mempercepat perizinan dan menciptakan kemudahan berusaha. Dari sudut pandang pengusaha kawasan industri, untuk mendukung implementasi regulasi ini HKI berharap agar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM:
1. Berperan sebagai Regulator yang Efektif
– Implementasi OSS harus konsisten, stabil, dan user friendly, khususnya untuk tenant kawasan industri.
– Mekanisme fiktif positif perlu berjalan nyata agar kepastian waktu izin benar-benar terjamin.
2. Berkolaborasi dengan Pengelola Kawasan Industri
– BKPM aktif berkoordinasi dengan pengelola KI/KEK dalam menyelesaikan hambatan tenant secara langsung (aftercare service).
– Dibutuhkan mekanisme komunikasi cepat, seperti hotline OSS-BKPM khusus untuk pengelola kawasan.
– Administrator KEK diberdayakan sebagai ujung tombak pelayanan agar sesuai dengan SLA nasional.
3. Fasilitasi Akses Insentif dan Promosi Investasi
– BKPM memastikan proses tax holiday/tax allowance lebih cepat dan transparan.
– Promosi internasional bersama pengelola kawasan industri harus lebih gencar agar KI/KEK Indonesia dikenal global sebagai ‘Fast Track Investment Zone’.
– Subsistem fasilitasi penanaman modal dalam OSS diharapkan proaktif menjembatani investor dengan insentif fiskal dan nonfiskal.
4. Penguatan Tata Kelola dan Keberlanjutan
– BKPM menjaga kualitas pengawasan lingkungan agar percepatan izin tidak dianggap melemahkan komitmen ESG.
– Menyediakan panduan hijau untuk kawasan industri sehingga FDI sektor EBT, kimia ramah lingkungan, dan manufaktur berkelanjutan merasa nyaman masuk ke Indonesia.
5. Konsistensi Kebijakan & Sinergi Pusat-Daerah
– BKPM memastikan PP 28/2025 dipahami dan diterapkan seragam oleh pemerintah daerah.
– Menjadi penengah kuat jika terjadi konflik kewenangan antara pusat dan daerah.
– Mendorong penyederhanaan aturan turunan dari kementerian teknis agar lebih sinkron dengan semangat PP 28/2025.
Sinergi Menuju Ekonomi Berdaya Saing Global
Pertemuan ini juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari penyederhanaan regulasi, penyelesaian tumpang tindih tata ruang, hingga penguatan digitalisasi layanan investasi.
Keduanya sepakat untuk memperkuat koordinasi agar kawasan industri dapat semakin berperan sebagai growth engine ekonomi nasional.
Dengan dukungan penuh pemerintah dan komitmen HKI, diharapkan kawasan industri Indonesia mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang tidak hanya mendorong investasi dan ekspor, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi SDM, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.
“Kami percaya, sinergi antara pemerintah dan pengelola kawasan industri akan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tutup Rosan.
