Jakarta, Vietnam tengah menyalakan mesin ambisi besarnya: menjelma menjadi negara makmur dan menyandang predikat “Macan Asia” pada 2045. Target itu bukan sekadar mimpi. Pemerintah Hanoi kini sedang menyiapkan perombakan ekonomi menyeluruh, dari reformasi struktural hingga strategi menghadapi ancaman global seperti perubahan iklim dan tekanan geopolitik.
Transformasi Vietnam dalam tiga dekade terakhir memang mencengangkan. Berdasarkan paritas daya beli (PPP), pendapatan per kapita warga Vietnam meroket dari hanya USD 1.200 pada 1990 menjadi USD 16.385 pada 2025. Lompatan ini membawa Vietnam ke jajaran pusat manufaktur dunia dengan infrastruktur modern dan kelas menengah yang terus tumbuh.
Namun, model lama berbasis ekspor murah dan tenaga kerja berbiaya rendah mulai kehilangan tenaga. Tanpa lompatan baru, Vietnam berisiko terjebak dalam middle-income trap—jebakan klasik di mana pertumbuhan ekonomi stagnan tanpa reformasi.
Tekanan eksternal juga tak kalah berat. Presiden AS Donald Trump menyoroti surplus perdagangan Vietnam-AS yang mencapai USD 123,5 miliar pada 2024. Ia sempat mengancam tarif impor hingga 46% sebelum akhirnya turun ke level lebih rendah, meski kekhawatiran masih ada soal produk China yang dialihkan lewat Vietnam.
Menyadari perlunya arah baru, Hanoi kini mengarahkan fokus ke sektor berteknologi tinggi: semikonduktor, kecerdasan artifisial (AI), dan energi terbarukan. Investasi infrastruktur juga digenjot, termasuk proyek ambisius kereta cepat Utara–Selatan senilai USD 67 miliar yang akan memangkas waktu tempuh Hanoi–Ho Chi Minh City menjadi hanya delapan jam.
Perubahan paling mencolok datang dari dapur politik. Partai Komunis Vietnam melalui Resolusi 68 secara resmi mengangkat sektor swasta sebagai “kekuatan terpenting” dalam perekonomian, sebuah langkah bersejarah setelah sekian lama didominasi BUMN dan perusahaan asing. Dukungan berupa akses pendanaan, prioritas tender, hingga peluang ekspansi global disiapkan untuk melahirkan “juara nasional”. Bahkan proyek strategis seperti kereta cepat kini terbuka untuk partisipasi swasta.
Meski begitu, jalan Vietnam tak sepenuhnya mulus. Kalangan konservatif dalam partai serta pihak-pihak yang diuntungkan dari sistem BUMN disebut masih menjadi hambatan. “Sektor swasta masih sangat dibatasi,” kata Nguyen Khac Giang, peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, Rabu (20/8).
Jika berhasil mengatasi tantangan itu, Vietnam berpotensi mengikuti jejak Korea Selatan dan Taiwan—dua negara yang lebih dulu meraih status Macan Asia. Pertanyaan besar kini adalah: apakah Vietnam mampu menjaga momentumnya hingga 2045, atau justru terperangkap dalam jebakan yang menghantui banyak negara berkembang?
