Jakarta, Liputan98 – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa penguatan kawasan industri menjadi keharusan, termasuk melalui reformasi regulasi yang menyeluruh. Kawasan industri terbukti memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik melalui penyerapan investasi maupun penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), hingga triwulan IV tahun 2024, kawasan industri berhasil menyerap investasi sebesar Rp6.173 triliun dan menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja. Saat ini terdapat 170 kawasan industri dengan tingkat okupansi 58,39 persen, dan dalam lima tahun terakhir jumlahnya bertambah 52 kawasan baru — menandakan sektor ini masih menjadi magnet bagi investor domestik maupun mancanegara.
Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, menyampaikan bahwa pemerintah tengah merampungkan sejumlah regulasi turunan dari PP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri. Langkah ini mencakup standar kawasan, tata kelola lingkungan, dan integrasi aspek kelembagaan, fasilitas, perizinan, hingga pengelolaan limbah ekonomis.
Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana menegaskan bahwa inovasi adalah kunci untuk menarik investor baru. Sebagai langkah nyata, HKI meluncurkan Program Paket Ekonomi Investasi atau F3YI (Free for 5 Years Investment). Program ini menawarkan pembebasan sewa lahan selama lima tahun, fasilitasi penuh perizinan seperti PBG dan izin lingkungan, serta opsi kepemilikan lahan setelah masa sewa berakhir.
“Skema ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik kawasan industri Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat,” ujar Akhmad Ma’ruf. Menurutnya, dengan dukungan kebijakan pemerintah dan insentif strategis seperti F3YI, kawasan industri Indonesia akan semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
