Liputan98.com – Surakarta, Proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali menjadi sorotan. Kali ini, bukan soal kemegahan atau progres pembangunannya, melainkan kepastian nasibnya setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menggagas proyek ini, memilih irit bicara saat ditanya tentang kelanjutan IKN. Ia menegaskan bahwa urusan tersebut kini berada di tangan pemerintahan baru.
Tanyakan ke pemerintah, (saya) jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan progres (IKN) ya ke presiden, ujar Jokowi di kediamannya di Surakarta, Jumat (7/2/2025).
Meski mengaku masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Jokowi menegaskan pembicaraan mereka sebatas percakapan pribadi. Ya kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat, Pak Bas? Keluarga gimana? katanya.
Sinyal ketidakpastian semakin kuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa anggaran IKN untuk tahun 2025 diblokir. Ia bahkan mengaku tidak bisa menjawab bagaimana kelanjutan proyek tersebut.
IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres, kata Dody, Kamis (6/2/2025).
Namun, di tengah spekulasi yang berkembang, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa proyek IKN tetap berjalan. Menurutnya, anggaran IKN bukan diblokir, melainkan hanya belum dibuka.
Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada, tapi anggarannya belum dibuka. Dana pembangunan IKN ada di OIKN, ada di Kementerian PUPR, ujar Hasan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Pernyataan ini seolah ingin meredam kekhawatiran publik bahwa proyek IKN akan mangkrak di era pemerintahan Prabowo. Namun, hingga kini, kepastian eksekusi proyek masih menjadi tanda tanya besar. Apakah IKN akan tetap menjadi prioritas, atau justru terhambat oleh kebijakan efisiensi? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari pemerintahan baru. (Red)
