Liputan98.com – Washington, Gedung Putih mengklaim bahwa Amerika Serikat telah menghabiskan USD 50 juta (sekitar Rp 800 miliar) untuk mendanai kondom di Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Pers Karoline Leavitt dalam konferensi pers sebagai bagian dari pembenaran atas kebijakan Presiden Donald Trump yang membekukan sejumlah dana bantuan luar negeri AS.
Doge dan OMB juga menemukan bahwa ada sekitar USD 50 juta uang pembayar pajak yang digunakan untuk mendanai kondom di Gaza, ujar Leavitt, merujuk pada laporan dari tim efisiensi pemerintah bentukan Trump dan Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB).
Klaim ini langsung menyebar luas, terutama setelah Elon Musk mengangkatnya di media sosial. Sejumlah media konservatif, termasuk Fox News, turut memperkuat narasi ini. Bahkan, pembawa acara Jesse Watters di Fox News menyatakan bahwa militan Hamas menggunakan kondom tersebut untuk menerbangkan bahan peledak ke Israel sebuah tuduhan yang langsung memicu kontroversi.
Namun, benarkah klaim tersebut?
Fakta di Balik Klaim
Menurut laporan yang dirilis pada September 2023, AS memang mengalokasikan dana sebesar USD 60,8 juta untuk program pengadaan alat kontrasepsi dan kondom secara global. Namun, tidak ada satu sen pun yang dikirim ke Gaza. Faktanya, tidak ada pengiriman kondom ke Timur Tengah selama tahun fiskal 2023.
Mengutip laporan The Guardian, sebanyak 89 persen dari anggaran alat kontrasepsi global AS dialokasikan untuk program di Afrika. Sementara itu, satu-satunya distribusi ke Timur Tengah hanyalah kontrasepsi oral dan suntik senilai USD 45.680, yang semuanya dikirim ke Yordania.
Dan Evon dari News Literacy Project juga menegaskan bahwa program pendanaan alat kontrasepsi ini bukan inisiatif pemerintahan Biden semata. Pada 2019, pemerintahan Trump juga mengalokasikan sekitar USD 40 juta untuk alat kontrasepsi global, ujarnya.
Kesimpulan: Propaganda atau Misinformasi?
Berdasarkan fakta yang ada, klaim bahwa AS menghabiskan USD 50 juta untuk kondom di Gaza tidak memiliki dasar yang valid. Pernyataan ini tampaknya lebih merupakan bagian dari propaganda politik yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkuat agenda mereka.
Misinformasi ini semakin diperburuk dengan penyebarannya oleh figur berpengaruh seperti Elon Musk dan media konservatif seperti Fox News, yang menambah lapisan narasi yang sulit dibedakan antara fakta dan opini.
Seperti biasa, penting bagi publik untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayainya terutama dalam konteks politik yang semakin terpolarisasi. (Red)
