Liputan98 – Pemerintah Indonesia terus menggenjot pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik infrastruktur ekonomi ini terus berjalan dengan ribuan unit yang telah siap beroperasi di berbagai pelosok tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa dari target besar yang ditetapkan, sebagian besar titik lokasi kini berada dalam tahap konstruksi intensif.
“Saya sampaikan di sini, yang 1.000 meter yang sesuai standar, sudah ada 35.408 titik. Dalam proses pembangunan 25.625 titik, yang sudah selesai 5.714 titik,” ujar sosok yang akrab disapa Zulhas tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/4).
Dalam upaya mencapai target 30 ribu unit koperasi yang rampung pada 2027, pemerintah menghadapi tantangan dinamika pertanahan, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan serta beragam status kepemilikan tanah.
Menurut Zulhas, pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan cermat guna mencari solusi terbaik terkait akses lahan. “Nanti akan disesuaikan itu perlindungan berikutnya. Karena di kota-kota itu tanahnya mahal. Ada yang tanahnya punya kota daerah, ada yang punya instansi lain, ada berbagai macam kepemilikan,” jelasnya.
Dari sisi regulasi, percepatan operasional koperasi ini juga didukung oleh penguatan payung hukum. Beberapa instrumen krusial, seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Koperasi, telah resmi diterbitkan.
Saat ini, pemerintah sedang dalam tahap finalisasi peraturan teknis tambahan, termasuk aturan internal terkait audit nilai aset. “Peraturan Menteri Keuangan sudah selesai, Peraturan Menteri Koperasi sudah selesai, tinggal kami nunggu lagi nanti peraturan Direksi Agrinas Pangan untuk dilakukan audit nilainya berapa,” tambah Zulhas.
Kehadiran Kopdes Merah Putih dirancang untuk memutus rantai distribusi yang panjang dan menghambat akses ekonomi masyarakat desa. Pemerintah memproyeksikan koperasi ini sebagai infrastruktur strategis yang memiliki tiga fungsi utama.
“Intinya, saya ulangi lagi, KDMP itu adalah infrastruktur pemerintah. Pertama, untuk memudahkan akses masyarakat desa terhadap pusat-pusat logistik sebetulnya. Dua, mendekatkan masyarakat desa kepada pusat-pusat keuangan. Tiga, mendekatkan masyarakat desa kepada akses ekonomi,” tegas Zulhas.
Secara operasional, Kopdes Merah Putih akan memainkan peran krusial sebagai off-taker atau pembeli siaga bagi komoditas petani dan nelayan, seperti gabah dan jagung, untuk kemudian disalurkan ke Perum Bulog.
Koperasi ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti cold storage untuk menjaga kualitas hasil perikanan serta menjadi agen distribusi kebutuhan pokok, termasuk LPG dan pupuk, guna menstabilkan harga di tingkat desa.
Lebih jauh, koperasi ini akan diintegrasikan dengan ekosistem perbankan melalui layanan seperti BRILink atau BNILink, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses pembiayaan formal, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga kompetitif sebesar 6 persen.
Selain itu, pemerintah berencana menjadikan Kopdes sebagai pusat distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, sehingga penyaluran beras maupun bantuan tunai dapat dipantau lebih akurat melalui data yang terhubung langsung dengan masyarakat setempat. (redaksi)
Sumber : CNN
