Liputan98.com – Pemerintah memperkuat peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penggerak ekonomi desa melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan skema tersebut dijalankan melalui kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bekerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari koperasi, BUMDes, maupun UMKM. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65 persen SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di kabupaten yang sama. Kemitraan tersebut menjadi fondasi dalam membangun rantai pasok pangan yang lebih pendek, efisien, dan berkelanjutan.
Program MBG yang ditargetkan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh 148.528 pemasok lokal. Jumlah tersebut terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta 69.294 pemasok lainnya.
Selain memasok kebutuhan pangan MBG, KDMP juga diproyeksikan menjalankan fungsi distribusi berbagai komoditas strategis, seperti LPG, pupuk bersubsidi, dan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Koperasi tersebut juga akan berperan sebagai offtaker gabah dan jagung saat harga berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), serta didukung fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil perikanan.
Hingga Jumat (26/6/2026), pemerintah mencatat seluruh 83.383 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum. Sebanyak 79.701 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES, sementara 60.756 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam mendukung implementasi program.
Dari sisi ekonomi, pemerintah memperkirakan belanja bahan pangan untuk Program MBG mencapai Rp69,4 triliun hingga Rp172,2 triliun. Nilai belanja tersebut diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi pedesaan melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal, penguatan pendapatan petani dan pelaku UMKM, serta penciptaan sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru.
Melalui penguatan ekosistem pemasok lokal, Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.(redaksi)
Sumber : Bisnis.com
