Liputan98.com – JAKARTA, Ketua Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, kelautan, kehutanan, dan lingkungan hidup, memberikan pernyataan keras terkait pentingnya perlindungan ekosistem laut Indonesia. Dalam sebuah diskusi terbaru, ia menyoroti upaya pembangunan pagar laut untuk melindungi pesisir Indonesia, yang sering terganjal kepentingan oligarki.
“Kementerian terkait tidak perlu takut untuk melawan kepentingan oligarki yang kerap menghalangi langkah-langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya pada Kamis (23/1).
Ia menegaskan bahwa perlindungan laut dan ekosistem pesisir bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga melibatkan nasib jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sumber daya laut.
Pagar Laut: Langkah Penting yang Harus Didukung
Ketua Komisi IV menyatakan bahwa pembangunan pagar laut merupakan kebijakan vital untuk menghadapi ancaman abrasi, polusi, dan eksploitasi berlebihan di kawasan pesisir. Namun, ia menyoroti adanya tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang menghambat implementasi proyek tersebut.
“Kita tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi. Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Desakan Transparansi dan Pelibatan Masyarakat
Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek-proyek lingkungan. Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan proyek pagar laut akan memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
“Masyarakat pesisir harus menjadi bagian dari solusi. Dengan melibatkan mereka, kita tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Melawan Dominasi Kepentingan Oligarki
Ketua Komisi IV mengingatkan bahwa dominasi oligarki dalam kebijakan lingkungan akan berdampak buruk pada keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Ia meminta pemerintah untuk menunjukkan keberanian dan komitmen dalam melindungi laut dari eksploitasi.
“Ini bukan hanya soal politik, tetapi soal masa depan bangsa. Kita tidak bisa menyerahkan laut kita pada kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya langkah konkret dalam menjaga ekosistem laut Indonesia, sekaligus memacu diskusi publik tentang peran pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. (Red)
