Liputan98.com – Jakarta, Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya angkat bicara soal kemungkinan pemanggilan Menteri BUMN Erick Thohir terkait skandal dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023. Skandal yang mengguncang sektor energi ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp197,3 triliun.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Erick Thohir masih bergantung pada perkembangan penyidikan. Ia meminta publik untuk menunggu keputusan lebih lanjut dari tim penyidik.
“Kita lihat sikap penyidik ke depannya ya, apakah hal itu menjadi kebutuhan penyidikan,” ujar Harli
Tujuh Tersangka Sudah Ditahan, Erick Thohir Menyusul?
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka berasal dari berbagai posisi strategis, baik di PT Pertamina maupun perusahaan terkait.
Para tersangka yang sudah ditahan meliputi:
• Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
• Riva Siahaan – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
• Yoki Firnandi – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
• Sani Dinar Saifuddin – Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional
• Agus Purwono – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
• Gading Ramadhan Joedo – Dirut PT Orbit Terminal Merak & Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara
• Dimas Werhaspati – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara
Direktur Penyidikan Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Namun, angka tersebut masih bisa bertambah setelah audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Nanti angka finalnya akan kami sampaikan setelah perhitungan audit BPK selesai. Saat ini masih dalam proses perhitungan,” jelas Qohar.
Menunggu Keputusan Penyidik: Akankah Erick Thohir Dipanggil?
Kasus ini telah menyeret para petinggi di lingkungan Pertamina dan perusahaan terkait. Namun, apakah Erick Thohir selaku Menteri BUMN juga akan dipanggil?
Keputusan itu, menurut Kejagung, akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Dengan skala kerugian yang begitu besar, publik tentu menanti apakah pemanggilan Erick Thohir menjadi langkah selanjutnya dalam mengusut tuntas skandal ini.
Akankah kasus ini mengarah pada pihak yang lebih tinggi? Semua mata kini tertuju pada langkah Kejagung berikutnya. (Red)
