Liputan98.com – Jakarta, Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 kembali menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proyek tersebut bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut Airlangga, status PSN hanya diberikan pada proyek ekowisata Tropical Coastland yang digarap oleh PT Agung Sedayu Group di kawasan yang berdampingan dengan PIK 2.
“PIK itu bukan PSN, yang PSN itu ecotourism-nya,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025. Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah mengkaji ulang semua proyek PSN, termasuk ekowisata di kawasan tersebut. Contoh lainnya adalah Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, dan Lido di Jawa Barat.
Evaluasi PSN oleh Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi proyek PSN warisan pemerintahan sebelumnya. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut langkah ini diambil karena beberapa proyek dinilai kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo ingin memastikan proyek strategis benar-benar berguna untuk rakyat, meskipun itu mungkin membuat beberapa pihak kurang senang,” ungkap Dasco dalam sebuah seminar di Jakarta.
Kontroversi Status PSN PIK 2
Penetapan status PSN untuk PIK 2 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Maret 2024 menuai polemik. Proyek yang digarap oleh Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, disinggung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid. Nusron mengklaim sebagian area proyek tersebut berada di kawasan hutan lindung, yang diduga melanggar aturan.
Spekulasi pun mencuat bahwa status PSN diberikan sebagai imbalan atas investasi Aguan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun, Aguan membantah tuduhan ini. Dalam wawancara dengan Tempo pada Desember 2024, ia menyatakan bahwa PIK 2 tidak termasuk dalam PSN. “Kami mengubah barang mati menjadi hidup. Kawasan ini sebelumnya tak pernah dirawat dan sering terkena abrasi,” ujar Aguan.
Proyek Ekowisata atau Properti?
Meski ekowisata Tropical Coastland di kawasan PIK 2 disebut sebagai PSN, banyak pihak mempertanyakan apakah proyek ini murni ekowisata atau justru didominasi pengembangan properti mewah. Dengan kontroversi yang terus bergulir, pemerintah di bawah Presiden Prabowo dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan proyek-proyek strategis di masa depan.
Akankah evaluasi ini mengungkap kebenaran di balik status PSN PIK 2? Atau justru menambah panjang polemik di sektor pembangunan nasional? Publik menanti langkah tegas pemerintah. (Red)
