Liputan98.com – Pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan 35.872 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan operasional koperasi, termasuk pengaturan penyaluran bantuan pemerintah dan barang bersubsidi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan puluhan ribu Kopdes Merah Putih kini telah memasuki tahap akhir. Setelah pembangunan selesai, pemerintah akan melanjutkan penempatan sumber daya manusia (SDM) agar koperasi dapat segera beroperasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi desa.
“Kopdes ini sudah hampir rampung sebanyak 35.872. Insya Allah di bulan Agustus bisa selesai, ini tahun ini. Jadi tahun ini kira-kira 35.872 itu yang kita selesaikan. Kita akan penempatan orang-orang dan tentu agar ini bisa berjalan dengan baik. Tahun depan akan kita rencanakan kembali,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (20/7).
Menurut Zulhas, pada tahap awal Kopdes Merah Putih tidak akan difungsikan sebagai toko serba ada. Sebaliknya, koperasi akan berperan sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat guna memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan di tingkat desa.
“Jadi jangan dibayangkan Kopdes itu supermarket seperti toko serba ada, bukan. Sementara dia adalah infrastruktur pemerintah dan juga sebagai offtaker,” ujarnya.
Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah membentuk tim yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, guna menyelesaikan rancangan Perpres operasional Kopdes Merah Putih. Regulasi tersebut merupakan inisiatif Kementerian Koperasi bersama Kementerian Desa dan ditargetkan selesai dalam satu bulan.
“Sudah akan dibikin tim langsung dipimpin oleh Pak Tatang, Deputi Menko Pangan, untuk menyelesaikan perpres yang inisiatifnya nanti dari Menteri Koperasi (Ferry Juliantono) dan Menteri Desa (Yandri Susanto). Dikasih target satu bulan ini selesai sehingga yang lain-lainnya bisa kita kerjakan dengan baik,” kata Zulhas.
Setelah pembangunan fisik rampung, pemerintah akan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap Kopdes Merah Putih yang telah dibangun. Tahapan ini menjadi dasar pembayaran kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang selanjutnya akan menyelesaikan kewajibannya kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Pengembangan Kopdes Merah Putih juga dilakukan secara bertahap. Sebanyak 35.872 koperasi yang ditargetkan selesai pada Agustus hingga September menjadi fase pertama implementasi, sebelum pemerintah menyusun rencana ekspansi pada tahun depan.
“Memang ini bertahap karena enggak bisa sekaligus. Kita tahu ini baru akan selesai 35.872 pada bulan Agustus-September ini. Jadi itu dulu yang akan jalan, tahun depan kita rencanakan kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri menegaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan menggantikan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga akan saling melengkapi karena memiliki fokus usaha yang berbeda.
“BUMDes dengan Kopdes kerjasamanya bagus, kolaborasi. Tidak akan saling meniadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan,” kata Yandri.
Yandri juga memastikan operasional Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu keberlangsungan usaha warung kelontong di desa. Pemerintah akan mengatur mekanisme penyaluran barang bersubsidi agar tetap mendukung pelaku usaha kecil di tingkat desa.
“Yang barang bersubsidi saja yang diutamakan. Insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung-warung kelontong yang ada di desa. Nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat,” ujarnya.(redaksi)
Sumber : CNN
