Liputan98.com – Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal tegas bahwa Indonesia bersiap menghentikan ekspor gas alam cair (LNG) demi memenuhi kebutuhan domestik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga pasokan energi dan mendukung agenda hilirisasi nasional.
Dalam peresmian PLTA Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Bahlil menekankan pentingnya prioritas konsumsi dalam negeri. “Agar kita tidak defisit terhadap konsumsi, seluruh konsesi gas yang ada di Indonesia akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi,” ujarnya, Senin (20/1/2025).
Respon Dunia Internasional
Bahlil menyadari bahwa kebijakan ini mungkin tidak disambut baik oleh negara-negara yang selama ini menjadi pembeli LNG Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan nasional adalah prioritas utama.
“Saya yakin negara lain akan merasa terganggu. Tapi orientasi kita jelas, kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi dulu. Kalau belum cukup, kami mohon maaf, atas arahan Presiden, ekspor belum bisa dilakukan,” tegas Bahlil.
Kebutuhan Gas Melonjak Tajam
Proyeksi pemerintah menunjukkan bahwa kebutuhan gas dalam negeri akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Gas diperkirakan menjadi tulang punggung transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Pada 2025, kebutuhan gas untuk mendukung EBT diproyeksikan mencapai 1.471 bbtud (billion british thermal unit per day) dan terus naik hingga 2.659 bbtud pada 2034.
“Gas akan memainkan peran strategis dalam energi terbarukan, dengan target 71% kebutuhan EBT didukung oleh gas. Ini alasan kita harus mengutamakan domestik,” tambah Bahlil.
Langkah Bersejarah
Rencana penghentian ekspor LNG sejatinya sudah mengemuka sejak 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kala itu, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut bahwa Indonesia telah lama menjadi eksportir LNG sementara kebutuhan domestik terus bertambah.
“Bertahun-tahun kita ekspor LNG, padahal kita butuh untuk hilirisasi. Maka kami putuskan, ekspor tidak bisa dilanjutkan kalau kebutuhan domestik belum terpenuhi,” ujar Luhut kala itu.
Langkah berani pemerintah ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Meski menantang, kebijakan ini diperkirakan akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan industri dalam negeri, terutama di sektor hilirisasi, yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan. (Red)
