Liputan98.com – Hanoi, 19 Maret 2025 – Pemerintah Vietnam tengah melakukan revolusi birokrasi terbesar dalam sejarahnya. Dalam langkah drastis, negara ini berencana memangkas jumlah provinsi hingga 50 persen dan menghapus hingga 70 persen unit administratif tingkat kecil sebelum Agustus 2025.
Kebijakan ini bukan sekadar reformasi, tetapi operasi besar-besaran untuk memangkas pengeluaran negara yang mencapai miliaran dolar. Dalam lima tahun ke depan, satu dari lima pegawai negeri juga akan diberhentikan sebagai bagian dari perampingan ini.
“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” ujar To Lam, pemimpin tertinggi Vietnam, menggambarkan reformasi ini sebagai langkah berani untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien.
Saat ini, Vietnam memiliki 63 provinsi, lebih dari 700 distrik, dan 10.000 unit administratif komunal. Dengan penghapusan distrik sepenuhnya, sistem pemerintahan negara ini akan mengalami perubahan besar.
Efisiensi atau Kekacauan?
Meski pemerintah optimis, reformasi ini memicu kekhawatiran. Laporan media lokal menyebutkan kemacetan administratif mulai terjadi, dengan banyak warga mengeluhkan prosedur yang lebih lambat akibat transisi sistem.
Namun, Kementerian Luar Negeri Vietnam membantah bahwa perubahan ini akan berdampak pada investasi dan iklim bisnis. Justru, mereka yakin langkah ini akan menarik lebih banyak investor karena birokrasi yang lebih ringkas dan efisien.
Dengan 22.000 pegawai negeri sudah diberhentikan dan rencana pengurangan 100.000 pekerjaan lagi, Vietnam kini berada di jalur transformasi besar. Apakah langkah berani ini akan sukses atau justru memicu krisis? Waktu yang akan menjawab.
