Liputan98.com – Jakarta, Harga singkong di tingkat petani merosot tajam hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram (kg). Kondisi ini diduga kuat akibat maraknya impor singkong yang dilakukan oleh pengusaha tepung tapioka, yang lebih memilih produk luar negeri dibanding hasil panen petani lokal.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan respons keras. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merugikan petani. Kami sudah dengar laporan dari Lampung soal harga singkong ini. Kami akan panggil industri, petani, dan para importir. Jangan zalimi petani lokal, tegas Amran, Jumat (24/1/2025).
Amran meminta pelaku usaha untuk memprioritaskan hasil panen petani dalam negeri. Ia juga mempertanyakan nasionalisme para pengusaha yang lebih memilih impor ketimbang mendukung petani lokal. Mengimpor produk pangan lebih banyak dibanding membeli dari petani sendiri, saya pertanyakan patriotismenya. Itu sama saja lebih cinta petani luar negeri, sindirnya.
Petani Lampung Menggugat
Isu ini mencuat setelah ribuan petani singkong di Lampung menggelar aksi protes besar-besaran. Mereka mendatangi Kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menuntut realisasi harga singkong yang adil. Protes dipicu oleh ketidakpatuhan pabrik pengolahan tepung tapioka terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Lampung yang telah menetapkan harga minimum singkong Rp 1.400 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.
Namun, realitas di lapangan berbeda. Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin, mengungkapkan bahwa banyak pabrik membayar harga singkong jauh di bawah Rp 1.000 per kg, dengan rafaksi yang tidak wajar mencapai 30 persen.
SKB itu harus memiliki legalitas resmi dari gubernur. Kami sudah mengingatkan, kalau sampai tidak ada tindakan nyata, kami akan turun ke jalan. Dan hari ini kami ada di sini untuk meminta keadilan, ujar Dasrul dalam aksi yang berlangsung pada Senin (13/1/2025).
Teguran Keras bagi Importir
Dalam langkah lanjut, Amran menekankan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi petani kecil. Kami akan evaluasi kebijakan impor ini. Kalau terbukti merugikan petani lokal, akan ada tindakan tegas. Petani adalah prioritas kita, ujarnya.
Aksi petani Lampung ini menjadi pengingat pentingnya dukungan konkret terhadap sektor pertanian lokal. Kebijakan impor yang tidak terkendali dinilai hanya akan memperparah kondisi petani, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. (Red)
