Prabowo Tunjuk Rosan Jadi Nakhoda Danantara, Pandu dan Dony Oskaria jadi Eksekutif Danantara

Liputan98.com – Jakarta, Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada 24 Februari 2025, sebuah lembaga investasi yang digadang-gadang bakal menjadi motor pengelolaan dana BUMN. Namun, pergantian kepemimpinan secara tiba-tiba serta implikasi dari UU BUMN yang baru menimbulkan banyak tanda tanya.

Sumber Bisnis menyebutkan bahwa Menteri Investasi dan BKPM, Rosan Roslani, telah ditunjuk sebagai CEO BPI Danantara, menggantikan Muliaman Darmansyah Hadad yang sebelumnya dilantik pada Oktober 2024. Pergantian ini terjadi tak lama setelah pengesahan UU BUMN pada 4 Februari 2025, yang memperkenalkan struktur kepengurusan baru. Kini, Menteri BUMN Erick Thohir otomatis menjadi Kepala Dewan Pengawas, dengan Muliaman sebagai wakilnya, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi anggota pengawas.

Bacaan Lainnya

Di jajaran eksekutif, Pandu Patria Sjahrir santer dikabarkan bakal menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO), mengendalikan Holding Investasi BUMN. Adapun posisi Chief Operating Officer (COO) diberikan kepada Doni Oskaria, yang saat ini menjabat Wakil Menteri BUMN.

Polemik di Balik Danantara

Peluncuran BPI Danantara bukan tanpa kontroversi. Salah satu sorotan utama adalah alokasi dana APBN sebesar Rp300 triliun dari program efisiensi Prabowo yang dialihkan ke lembaga ini. Ditambah lagi, UU BUMN yang baru memberikan fleksibilitas tinggi kepada BUMN untuk beroperasi layaknya perusahaan swasta, termasuk dengan mekanisme penggalangan dana dari pihak ketiga.

Yang lebih menarik, UU ini juga mengatur bahwa audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lagi menjadi kewajiban kecuali ada permintaan khusus dari DPR. Laporan keuangan BUMN hanya akan diperiksa oleh auditor swasta, menimbulkan kekhawatiran soal transparansi dan akuntabilitas.

Meski banyak pihak mempertanyakan keputusan ini, Prabowo tampaknya tetap optimis dengan model investasi yang diusung BPI Danantara. Lalu, apakah ini akan menjadi langkah revolusioner dalam pengelolaan aset negara atau justru membuka potensi risiko baru? Semua mata kini tertuju pada peluncuran besok. (Red)

Pos terkait