Liputan98.com – Vietnam, tengah menjalankan reformasi pemerintahan terbesar dalam sejarahnya dengan memangkas delapan kementerian dan lembaga dari total 30 menjadi 22. Langkah radikal ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara hingga miliaran dolar AS dalam lima tahun ke depan, sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi.
Reformasi ini disebut-sebut terinspirasi dari kebijakan penghematan yang diterapkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut akan diajukan ke parlemen Vietnam dalam beberapa hari mendatang untuk mendapatkan persetujuan resmi.
Langkah Berani, Ibarat Operasi Tumor
Pimpinan tertinggi Vietnam, To Lam, dalam wawancara pada Desember 2024 yang dikutip AFP, mengibaratkan langkah ini sebagai operasi medis yang menyakitkan tetapi diperlukan.
Untuk menjaga kesehatan tubuh pemerintahan, kadang-kadang kita perlu mengambil langkah sulit, meskipun itu pahit, seperti meminum obat untuk mengangkat tumor, ujarnya.
Namun, keputusan ini tidak datang tanpa risiko. Reformasi yang oleh pejabat senior disebut sebagai revolusi telah menimbulkan kegelisahan, terutama di kalangan pegawai negeri, media, kepolisian, dan militer.
Dampak: Ribuan Pekerjaan Melayang
Dengan hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada 2022, reformasi ini diperkirakan akan memangkas satu dari lima pekerjaan dalam lima tahun ke depan. Sekitar 100.000 pegawai akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini, tetapi detail implementasinya masih belum jelas.
Seorang pegawai negeri yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kisahnya setelah saluran berita yang dikelolanya ditutup. Sangat menyakitkan membicarakannya, kata pria 42 tahun yang kini beralih menjadi sopir taksi setelah hanya diberi pemberitahuan dua minggu sebelum kehilangan pekerjaannya.
Vietnam dan Tantangan Ekonomi Global
Meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi 7,1 persen pada 2024 dan menargetkan delapan persen pada 2025, Vietnam menghadapi tantangan besar. Sebagai pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor, negara ini harus bersiap menghadapi potensi dampak tarif dari kebijakan perdagangan pemerintahan AS.
Pemerintah memperkirakan penghematan anggaran bisa mencapai USD4,5 miliar (Rp72,5 triliun) dalam lima tahun ke depan, tetapi biaya kompensasi untuk pensiun dini dan pesangon diperkirakan justru lebih besar, sekitar USD5 miliar (Rp80 triliun).
Vietnam menargetkan status negara berpendapatan menengah pada 2030 dan berharap menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, reformasi ini menjadi pertaruhan besar: apakah ini akan membawa Vietnam ke era baru pemerintahan yang lebih ramping dan efisien, atau justru memicu ketidakstabilan sosial di tengah perubahan besar? (Red)
