Liputan98.com – Manila, Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, resmi dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (5/2). Pemakzulan ini didasarkan pada sejumlah tuduhan serius, termasuk ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., penyalahgunaan dana rahasia, dan sikap yang dinilai lemah terhadap agresi China di Laut China Selatan.
Tuduhan Utama:
1. Ancaman Pembunuhan
Duterte dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez. Tuduhan ini muncul setelah pernyataan kontroversialnya dalam sebuah pidato yang dianggap sebagai ancaman terhadap pejabat tinggi negara.
2. Penyalahgunaan Dana Rahasia
Duterte diduga mencairkan dana rahasia sebesar 612,5 juta peso Filipina (sekitar Rp167 miliar) tanpa prosedur yang jelas. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
3. Sikap Terhadap China
Ia juga dikritik karena dianggap tidak tegas dalam mengecam tindakan agresif China terhadap pasukan Filipina di Laut China Selatan, yang dinilai merugikan kedaulatan negara.
Proses Selanjutnya
Setelah pemakzulan oleh DPR, kasus ini akan berlanjut ke Senat Filipina untuk persidangan yang dijadwalkan dimulai pada Juni 2025. Jika terbukti bersalah, Duterte dapat diberhentikan dari jabatannya dan dilarang mencalonkan diri untuk posisi publik di masa mendatang.
Respons Sara Duterte
Menanggapi pemakzulan ini, Sara Duterte membantah semua tuduhan dan menyatakan siap menghadapi proses hukum di Senat. Ia menegaskan bahwa pemakzulan ini adalah upaya politik untuk menjatuhkannya.
Dinamika Politik
Pemakzulan ini mencerminkan ketegangan politik antara dua dinasti besar di Filipina, keluarga Duterte dan Marcos. Sebelumnya, aliansi antara kedua keluarga ini berhasil memenangkan pemilu 2022, namun kini hubungan mereka memburuk akibat perselisihan politik yang semakin tajam.
Dengan pemakzulan ini, Filipina menghadapi ketidakpastian politik yang lebih besar, terutama menjelang pemilihan paruh waktu yang akan datang. Keputusan Senat dalam persidangan nanti akan menjadi penentu masa depan politik Duterte serta stabilitas pemerintahan Filipina.
