Liputan98.com – Menyusul laporan terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN.
(Persero) memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan nasional guna menjaga kelangsungan aktivitas industri dan iklim investasi. Ketua Umum HKI Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan pasokan listrik yang andal merupakan kebutuhan mendasar bagi kawasan industri. Gangguan yang terjadi dalam durasi tertentu dapat memengaruhi proses produksi, distribusi barang, hingga jadwal pengiriman kepada pelanggan.
“Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa. Kami memahami bahwa dalam sistem kelistrikan yang sangat besar, gangguan teknis dapat terjadi. Yang terpenting adalah memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat,” ujar Ma’ruf Maulana.
Menurutnya, industri nasional saat ini sedang bergerak untuk mendukung agenda hilirisasi, peningkatan ekspor, pembangunan pusat data, serta masuknya investasi baru ke berbagai daerah. Seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang stabil dan dapat diandalkan.
“Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi. Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang,” katanya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut, HKI telah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) dan para gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam surat tersebut, HKI mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan sistem kelistrikan, mulai dari aspek pembangkitan, transmisi, distribusi hingga kecukupan cadangan daya. HKI juga mendorong penguatan infrastruktur ketenagalistrikan pada kawasan industri strategis agar memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.
Selain itu, HKI mengusulkan agar kawasan industri memperoleh prioritas penanganan ketika terjadi gangguan sistem. Kawasan industri merupakan pusat kegiatan produksi, ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
“Kami berharap terdapat mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara PLN dan pengelola kawasan industri ketika terjadi gangguan. Informasi yang akurat dan kepastian waktu pemulihan sangat membantu pelaku usaha dalam mengatur operasional mereka,” ujar Ma’ruf Maulana.
HKI juga mendorong percepatan pengembangan sistem cadangan, peningkatan kapasitas jaringan, pembangunan gardu induk pada kawasan industri yang berkembang pesat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan sistem yang semakin modern.
Dalam jangka panjang, HKI memandang perlu adanya ruang yang lebih luas bagi pengembangan pembangkit mandiri (captive power), energi baru terbarukan, serta Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di kawasan industri tertentu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi. Karena itu, sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi,” kata Ma’ruf Maulana.
HKI berharap pemerintah, PLN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mempercepat langkah-langkah penguatan sistem ketenagalistrikan nasional sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik serta mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia.(redaksi)
