Liputan98.com – Jakarta, Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran infrastruktur guna menutup defisit program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan dampak besar bagi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Otorita IKN (OIKN) kini harus menghadapi pemotongan anggaran drastis sebesar Rp4,8 triliun setara dengan 75% dari total pagu awal Rp6,39 triliun menyisakan hanya Rp1,59 triliun untuk tahun ini.
Pemangkasan ini dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga. Ya betul, ada efisiensi anggaran OIKN Rp4,8 triliun, katanya, Minggu (2/2/2025).
Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat Prabowo sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan IKN dengan anggaran besar. Bahkan, dalam rencana periode 2025 – 2029, Presiden menyetujui alokasi Rp48,8 triliun untuk menyelesaikan pembangunan IKN hingga tahap kedua pada 2028.
Padahal, dalam visi Prabowo, IKN diharapkan menjadi ibu kota politik dengan kompleks legislatif dan yudikatif yang lengkap pada 2028. Namun, dengan anggaran yang kini terpangkas drastis, pembangunan dua kawasan penting itu terancam tertunda. Usulan tambahan anggaran untuk pembangunan tersebut pun masih menggantung tanpa kejelasan.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono sebelumnya mengungkapkan bahwa dana Rp48,8 triliun diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif, termasuk infrastruktur pendukungnya serta akses menuju IKN. Namun, dengan pemotongan anggaran saat ini, realisasi target tersebut menjadi tanda tanya besar.
Keputusan ini menempatkan pemerintah dalam dilema: antara memenuhi janji besar Prabowo terkait pembangunan IKN atau mengutamakan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas utamanya. Satu hal yang pasti, tantangan fiskal kini semakin nyata, dan strategi alokasi anggaran ke depan akan sangat menentukan arah pembangunan Indonesia. (Red)
