Liputan98 – Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memperkuat industri teknologi dalam negeri mulai memunculkan tantangan serius di sektor energi dan utilitas. Sejak kembali menjabat untuk periode kedua, Trump mendorong relokasi manufaktur perangkat elektronik dan semikonduktor ke AS melalui kombinasi insentif investasi dan tarif tinggi impor, terutama terhadap produk asal China.
Langkah proteksionis tersebut mendorong gelombang investasi baru dari perusahaan teknologi global. Data S&P Global Market Intelligence mencatat nilai kesepakatan pembangunan data center di AS dan Kanada mencapai US$47,17 miliar sepanjang 2025, dengan AS menguasai sekitar 45%–48% operasional data center dunia. Ekspansi ini memperkuat posisi AS sebagai pusat infrastruktur AI global, namun sekaligus menimbulkan tekanan baru pada pasokan listrik dan air.
Di tengah lonjakan kebutuhan energi, pemerintah Trump dikabarkan tengah menyiapkan kebijakan tambahan yang berpotensi menambah beban biaya bagi raksasa teknologi. Dikutip dari Reuters mengacu pada laporan Politico, Selasa (10/2/2026), pemerintah meminta perusahaan teknologi menandatangani komitmen baru terkait pengembangan AI.
“Draf perjanjian menetapkan komitmen untuk memastikan bahwa data center tidak menaikkan harga listrik rumah tangga, membebani pasokan air, atau merusak jaringan energi,” tulis Politico mengutip dua pejabat pemerintahan.
Dalam draf tersebut juga diatur bahwa perusahaan yang mendorong lonjakan permintaan energi wajib menanggung biaya pembangunan infrastruktur baru. Politico menambahkan, perjanjian tersebut masih bisa berubah sebelum difinalisasi.
Tekanan pada sektor kelistrikan sudah mulai terlihat. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pembangunan data center, yang kerap disebut sebagai ‘harta karun’ baru di era AI telah mendorong lonjakan tarif listrik di wilayah Virginia, pusat konsentrasi data center terbesar dunia.
Harga listrik di kawasan tersebut sempat melonjak drastis hingga US$1.800 per MWh, jauh di atas level normal sekitar US$200 per MWh sehari sebelumnya, dipicu kombinasi permintaan tinggi dan cuaca musim dingin.
Operator jaringan PJM Interconnection, yang melayani sekitar 67 juta penduduk di wilayah Timur dan Mid-Atlantik AS, memproyeksikan permintaan listrik musim dingin dapat menembus rekor 147,2 gigawatt (GW). Angka ini melampaui rekor Januari 2025 sebesar 143,7 GW, dengan pendorong utama berasal dari kebutuhan data center dan cuaca ekstrem yang berkepanjangan.
Pada saat yang sama, PJM melaporkan gangguan pembangkit listrik meningkat tajam akibat keterbatasan pasokan gas alam dan cuaca beku yang menekan kapasitas produksi.
Hampir 21 GW pembangkit listrik atau sekitar 16% dari permintaan siang hari sebesar 127,4 GW tercatat mengalami gangguan. Kondisi ini memaksa PJM mengeluarkan perintah pra-darurat yang mewajibkan sebagian pelanggan dalam program pengurangan beban untuk menekan konsumsi listrik.
Program tersebut memberikan kompensasi kepada pelanggan yang bersedia mengurangi penggunaan listrik pada periode kritis, sekaligus menjadi instrumen penyangga stabilitas sistem kelistrikan di tengah lonjakan permintaan.
Bagi investor teknologi, situasi ini menandai risiko baru: ekspansi data center di AS kini tidak hanya berhadapan dengan tantangan regulasi dan biaya modal, tetapi juga ketidakpastian pasokan energi dan air yang berpotensi menekan profitabilitas jangka panjang.
Dengan agenda industrialisasi teknologi yang kian agresif, pemerintahan Trump dihadapkan pada dilema klasik ekonomi energi: menarik investasi bernilai jumbo di sektor AI, sambil memastikan ketahanan infrastruktur dasar agar lonjakan aktivitas digital tidak berujung pada krisis utilitas yang membebani rumah tangga dan industri lainnya. (redaksi)
Sumber : CNBC Indonesia
