Liputan98 – Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5). Fokus pemerintah tahun depan diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi, optimalisasi penerimaan negara, serta pengendalian kebocoran sumber daya nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa APBN 2027 disusun untuk mendukung target pembangunan jangka panjang nasional.
“APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945,” kata Prabowo.
Salah satu target utama pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Angka tersebut lebih tinggi dibanding target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,4 persen dan menjadi bagian dari strategi menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Prabowo menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas kurs di tengah dinamika ekonomi global.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” kata Prabowo.
Sorotan lain dalam pidato tersebut adalah potensi kebocoran kekayaan negara yang disebut mencapai US$150 miliar atau sekitar Rp2.654 triliun per tahun. Menurut Prabowo, praktik under invoicing, transfer pricing, dan manipulasi ekspor menjadi faktor utama keluarnya potensi penerimaan negara ke luar negeri.
“Banyak diantara mereka (pengusaha) membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri, yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi,” katanya.
Sebagai langkah pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara, pemerintah juga menetapkan kebijakan eksportir tunggal melalui BUMN untuk sejumlah komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferro alloy. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai Juni hingga implementasi penuh pada September 2026.
“Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut,” paparnya.
Prabowo menilai kebijakan tersebut akan memperkuat pengawasan perdagangan sumber daya alam sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor.
“Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung meningkatnya posisi Indonesia dalam sektor pangan dan pupuk global. Ia menyebut sejumlah negara mulai meminta pasokan pupuk urea dan beras dari Indonesia di tengah gangguan rantai pasok dunia akibat konflik geopolitik.
“Bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita,” katanya.
Sumber : CNN
