Liputan98.com – Jakarta, Indonesia semakin serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi ekonomi dengan mempercepat proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah transformasi strategis yang diharapkan membawa Indonesia ke level lebih tinggi dalam kebijakan publik, ekonomi, dan hubungan internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa aksesi OECD akan mendorong Indonesia untuk menerapkan kebijakan global demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap bahwa dengan masuk OECD, kita bisa mengembangkan better policy for better life. Artinya, kebijakan yang kita ambil akan lebih terintegrasi secara global dan bermanfaat bagi masyarakat, ujar Airlangga dalam Workshop and Technical Discussion Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention di Jakarta, Senin (10/02).
Langkah Nyata Menuju OECD
Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap penyusunan Initial Memorandum, yang mencakup penyesuaian 32 bab dokumen terhadap 239 instrumen hukum OECD. Setiap bidang sedang melakukan asesmen sesuai dengan komite OECD terkait, termasuk sektor antikorupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Airlangga menegaskan bahwa reformasi regulasi menjadi kunci utama dalam percepatan aksesi ini. Kita akan melakukan realignment regulasi dengan standar OECD. Proses ini memang kompleks dan membutuhkan waktu, tetapi kita memiliki strategi, seperti pendekatan Omnibus Law dan ratifikasi peraturan penting, ungkapnya. Targetnya, Initial Memorandum dapat diselesaikan pada triwulan pertama 2025 dan dipresentasikan dalam pertemuan Dewan Menteri OECD pada Juni 2025.
Dukungan Internasional dan Visi Ekonomi Indonesia
Indonesia juga mendapat dukungan kuat dari negara-negara anggota OECD dalam aksesi ke Financial Action Task Force (FATF), sebuah forum global yang berfokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dukungan ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam pergaulan ekonomi global.
Menko Airlangga optimistis bahwa aksesi OECD sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia menargetkan menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia. Berdasarkan data IMF, Indonesia saat ini berada di peringkat 8 dunia dalam Purchasing Power Parity (PPP) dengan nilai ekonomi mencapai USD 4,8 triliun. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berada dalam jalur yang tepat untuk masuk ke OECD, tegasnya.
Dukungan dari Jepang juga menjadi faktor kunci dalam aksesi ini. Jepang dan Indonesia telah bekerja sama lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN. Dengan aksesi ini, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di ASEAN yang bergabung dalam OECD. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, mengatakan bahwa proses ini berat, bahkan bagi Jepang sendiri. Namun, Indonesia mengambil langkah cepat dan komitmen ini akan menjadi nilai tambah dalam pertemuan OECD Juni mendatang, ujar Airlangga.
OECD dan Target Pertumbuhan Ekonomi
Aksesi OECD diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satu kuncinya adalah memperbaiki iklim investasi, baik domestik maupun internasional.
Dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Pasifik, ASEAN, Jepang, dan tentu saja negara-negara anggota OECD, pungkas Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini antara lain Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, serta perwakilan dari OECD.
Indonesia kini berada di jalur cepat menuju OECD, membawa harapan baru untuk tata kelola yang lebih transparan, investasi yang lebih kuat, dan ekonomi yang lebih kompetitif di kancah global. (Red)
