Liputan98.com — Pemerintah mulai menunjukkan hasil dari perombakan besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN). Restrukturisasi yang dilakukan sejak pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah memangkas ratusan entitas, menekan biaya overhead hingga puluhan triliun rupiah, serta mendorong peningkatan laba dan dividen BUMN.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menemukan struktur BUMN yang terlalu besar ketika Danantara mulai dibentuk. Terdapat 1.074 perusahaan negara beserta anak dan cucu perusahaan yang berada dalam ekosistem tersebut.
Menurut Prabowo, jumlah tersebut terlalu besar untuk sebuah struktur korporasi negara dan membuat biaya pengelolaan menjadi tidak efisien. Pemerintah kemudian melakukan konsolidasi dan menutup perusahaan yang dinilai tidak produktif.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
290 BUMN Ditutup
Dalam proses restrukturisasi, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara beserta entitas turunannya dapat ditekan menjadi paling banyak sekitar 300 perusahaan hingga akhir 2026.
Dengan target tersebut, lebih dari 750 entitas dari struktur BUMN yang sebelumnya berjumlah 1.074 akan ditutup, digabungkan atau dirampingkan.
Pemerintah hanya akan mempertahankan perusahaan yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi negara serta masyarakat.
Perampingan struktur tersebut juga diarahkan untuk mengurangi biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produktif. Prabowo menyebut pemerintah telah menghemat sekitar Rp50 triliun per tahun dari biaya overhead.
Penghematan tersebut berasal dari berbagai komponen, termasuk struktur direksi dan komisaris, kantor, kendaraan serta perjalanan dinas.
Dana yang sebelumnya terserap untuk biaya organisasi perusahaan negara kini dapat dialihkan ke investasi dan kegiatan produktif lainnya. Pemerintah juga ingin penghematan tersebut mendukung industrialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
PT Timah Jadi Salah Satu Contoh Perbaikan Kinerja
Perombakan tata kelola BUMN juga tercermin pada kinerja sejumlah perusahaan. Salah satu yang paling menonjol adalah PT Timah Tbk (TINS).
Pada semester I-2026, PT Timah membukukan laba bersih sekitar Rp2,71 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 804,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp300 miliar.
Pendapatan perusahaan juga meningkat tajam. PT Timah mencatat pendapatan Rp10,42 triliun pada semester I-2026, naik sekitar 247% dibandingkan Rp4,22 triliun pada semester I-2025.
Pemerintah mengaitkan peningkatan kinerja tersebut dengan penertiban sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Namun, peningkatan laba PT Timah tidak hanya disebabkan oleh penertiban tambang ilegal.
Perusahaan juga mencatat peningkatan produksi dan penjualan, perubahan harga timah global, efisiensi operasi serta penguatan tata kelola sektor pertimahan.
“Artinya, kenaikan laba tidak hanya berasal dari efisiensi biaya, tetapi juga dari ekspansi pendapatan yang sangat besar,” jelas Presiden.
Perbaikan kinerja bahkan telah terlihat sejak kuartal I-2026. PT Timah membukukan laba bersih sekitar Rp1,5 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini, antara lain didorong kenaikan harga timah global serta peningkatan volume produksi dan penjualan.
Sebagai pembanding, sepanjang 2025 PT Timah membukukan laba bersih sekitar Rp1,31 triliun. Dengan laba Rp2,71 triliun pada semester pertama 2026, capaian tersebut sudah lebih dari dua kali laba setahun penuh 2025.
PT Timah juga menyebut laba semester I-2026 telah melampaui target tahunan perusahaan.
Laba Sejumlah BUMN Meningkat
Perbaikan tidak hanya terjadi pada sektor pertambangan. Prabowo menyebut laba bersih sejumlah BUMN meningkat signifikan sepanjang semester I-2026.
Laba PT Semen Indonesia meningkat 408,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PT Pupuk Indonesia mencatat kenaikan 252,8%, PT Pertamina naik 86%, Pegadaian meningkat 84,4%, Pelindo tumbuh 60,4%, sementara PTPN meningkat 54,4%.
Pemerintah melihat peningkatan tersebut sebagai indikasi awal bahwa restrukturisasi dan perbaikan tata kelola mulai memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan negara.
Namun, pemerintah tetap perlu memastikan pertumbuhan laba tersebut bersifat berkelanjutan dan bukan semata-mata akibat faktor eksternal seperti kenaikan harga komoditas.
Garuda Indonesia Mulai Dipulihkan
Restrukturisasi juga menyasar sektor transportasi melalui pembenahan Garuda Indonesia.
Prabowo mengatakan sebanyak 20 pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi telah direaktivasi hingga Juni 2026. Dengan penambahan tersebut, jumlah armada aktif Garuda disebut mencapai 104 pesawat.
Pemerintah berharap peningkatan kapasitas operasional tersebut dapat memperbaiki kondisi keuangan maskapai dan membuka peluang bagi Garuda untuk kembali mencatatkan keuntungan secara berkelanjutan.
Namun, industri penerbangan masih menghadapi sejumlah risiko, terutama akibat kondisi geopolitik dan konflik di Timur Tengah yang dapat memengaruhi harga bahan bakar, biaya operasional dan permintaan penerbangan internasional.
Laba BUMN Tembus Rp326 Triliun
Dampak perombakan BUMN juga tercermin pada kinerja secara konsolidasi.
Pemerintah mengoreksi laba BUMN tahun 2024 menjadi Rp186 triliun. Pada tahun tersebut, perusahaan negara menyetorkan dividen sebesar Rp85,5 triliun kepada negara.
Setahun kemudian, laba BUMN meningkat 75,3% menjadi Rp326 triliun. Dividen yang disetorkan kepada negara juga naik 67% menjadi Rp142,3 triliun.
Namun, pemerintah tidak hanya melihat besarnya dividen bruto. Prabowo menilai kontribusi BUMN perlu dihitung dengan memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada perusahaan negara.
Pada 2024, dividen setelah dikurangi PMN tercatat sekitar Rp53 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau sekitar 160%.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa memperhitungkan PMN. Jika terealisasi, kontribusi bersih BUMN akan meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan 2024.
Pemerintah Perketat Laporan Keuangan
Di balik peningkatan laba tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya kualitas laporan keuangan.
Prabowo meminta agar kinerja BUMN tidak dibangun melalui rekayasa angka atau pencatatan yang tidak menggambarkan kondisi bisnis sebenarnya.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka. Kita harus dapat angka-angka yang benar, yang tepat,” tegas Prabowo.
Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan peningkatan laba BUMN berasal dari perbaikan fundamental, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, pertumbuhan pendapatan dan penguatan bisnis, bukan sekadar perubahan metode pencatatan.
BUMN Diarahkan Menjadi Mesin Investasi
Perombakan struktur BUMN juga berkaitan dengan strategi investasi pemerintah. Keuntungan perusahaan negara tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan setoran kepada negara, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan investasi melalui Danantara.
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung proyek hilirisasi, industrialisasi, pengembangan teknologi dan ekspansi perusahaan Indonesia ke pasar serta rantai pasok global.
Dengan model tersebut, pemerintah ingin mengubah peran BUMN dari sekadar perusahaan yang menghasilkan dividen menjadi instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang.
Artinya, perusahaan negara dituntut memiliki tiga fungsi sekaligus: menghasilkan keuntungan, memperkuat kapasitas industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.
Perombakan BUMN dengan memangkas lebih dari 750 entitas hingga akhir 2026 menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan perusahaan yang dipertahankan benar-benar memiliki skala ekonomi, tata kelola dan daya saing yang cukup untuk menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia.
Pada akhirnya, keberhasilan reformasi BUMN tidak hanya akan ditentukan oleh seberapa banyak perusahaan yang ditutup atau seberapa besar laba yang dibukukan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aset negara dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar, membayar dividen secara sehat, memperkuat industri nasional dan mengurangi beban fiskal pemerintah.(redaksi)
Sumber : Investortrust
