Liputan98.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan badan usaha milik negara (BUMN) merupakan aset seluruh rakyat Indonesia yang harus dikelola secara profesional dan memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Pemerintah kini melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap ekosistem BUMN, mulai dari memangkas entitas yang tidak produktif, menekan biaya operasional, memperbaiki laporan keuangan hingga meningkatkan kontribusi perusahaan negara kepada APBN.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, pembenahan BUMN menjadi salah satu agenda penting setelah pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam proses tersebut, pemerintah menemukan struktur perusahaan negara yang jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Pemerintah menemukan terdapat 1.074 entitas BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Jumlah tersebut jauh di atas perkiraan awal Prabowo yang hanya sekitar 300-400 entitas.
“Ketika kita bentuk Danantara, yaitu dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, ternyata ada 1.074,” kata Prabowo.
Pemerintah Pangkas BUMN Tidak Produktif
Besarnya jumlah entitas tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan restrukturisasi. Menurut Prabowo, struktur korporasi yang terlalu berlapis menciptakan biaya overhead yang besar, mulai dari gaji direksi dan komisaris, kantor, kendaraan hingga perjalanan dinas.
Presiden juga menyoroti keberadaan BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak menjalankan tata kelola secara akuntabel.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujarnya.
Prabowo juga mengkritik kualitas laporan keuangan sejumlah perusahaan negara. Ia menilai terdapat perusahaan yang secara operasional mengalami kerugian, tetapi justru melaporkan keuntungan.
“Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang saja itu untungnya,” kata Prabowo.
Karena itu, pemerintah tidak ingin lagi menerima laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat walaupun kadang-kadang pahit,” katanya.
290 BUMN Ditutup, Target Tinggal Maksimal 300 Entitas
Restrukturisasi telah menghasilkan langkah konkret. Prabowo mengatakan pemerintah sejauh ini telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah entitas dalam ekosistem BUMN dapat ditekan menjadi paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.
Dengan target tersebut, lebih dari 750 entitas dari total 1.074 perusahaan dan entitas turunan yang ditemukan pemerintah akan ditutup, digabungkan atau dirampingkan.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, restrukturisasi tersebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun. Penghematan berasal dari berbagai pos, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan serta perjalanan dinas.
“Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah menghemat Rp50 triliun lebih,” katanya.
Pemerintah menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026. Dana yang sebelumnya terserap untuk biaya organisasi perusahaan diharapkan dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Prabowo mencontohkan penghematan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah hingga menyediakan rumah bagi masyarakat.
Laba BUMN Melonjak 75,3%
Restrukturisasi dan koreksi terhadap laporan keuangan juga disebut mulai berdampak pada kinerja perusahaan negara.
Prabowo mengatakan pemerintah menetapkan laba BUMN pada 2024 sebesar Rp186 triliun, dengan dividen yang disetorkan kepada negara sebesar Rp85,5 triliun.
Pada 2025, laba BUMN meningkat menjadi Rp326 triliun atau tumbuh 75,3% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” tegas Prabowo.
Setoran dividen juga meningkat dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025, atau tumbuh sekitar 67%.
Namun, pemerintah juga memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN melalui APBN. Berdasarkan perhitungan tersebut, kontribusi bersih BUMN setelah dikurangi PMN meningkat dari sekitar Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Prabowo menilai peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan negara masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kinerja melalui tata kelola yang lebih baik.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” katanya.
Kinerja Sejumlah BUMN Meningkat
Presiden juga memaparkan perkembangan kinerja sejumlah perusahaan negara sepanjang semester I-2026.
Laba bersih PT Semen Indonesia disebut meningkat 408,9%, PT Pupuk Indonesia naik 252,8%, PT Pertamina meningkat 86%, Pegadaian naik 84,4%, Pelindo meningkat 60,4%, sedangkan PTPN tumbuh 54,4%.
PT Timah Tbk menjadi salah satu perusahaan yang mendapat perhatian khusus. Prabowo mengaitkan peningkatan kinerja perusahaan tersebut dengan penertiban sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025.
Menurut Presiden, PT Timah membukukan laba sekitar Rp2,7 triliun selama enam bulan pertama 2026, sekitar sembilan kali dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut peningkatan tersebut sebesar 900%. Namun, jika laba 2026 benar-benar sembilan kali lipat dari periode sebelumnya, pertumbuhan secara matematis setara sekitar 800%.
Prabowo juga menyebut valuasi PT Timah pada Agustus 2026 meningkat 280% dibandingkan Agustus 2025.
Peningkatan kinerja PT Timah sekaligus membuat Presiden mempertanyakan bagaimana ribuan aktivitas tambang ilegal sebelumnya dapat berlangsung. Ia meminta aparat menelusuri kemungkinan pembiaran maupun keterlibatan oknum.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” kata Prabowo.
Pemerintah Benahi Garuda Indonesia
Pembenahan juga diarahkan kepada PT Garuda Indonesia. Pemerintah berupaya mengaktifkan kembali pesawat-pesawat yang sebelumnya tidak beroperasi untuk meningkatkan kapasitas maskapai nasional tersebut.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut jumlah armada Garuda bertambah 20 pesawat sehingga mencapai 140 pesawat per Juni 2026.
Pemerintah berharap perbaikan operasional tersebut dapat membawa Garuda kembali mencatatkan keuntungan secara berkelanjutan. Prabowo mengatakan apabila tidak terjadi perang di Timur Tengah, Garuda sebenarnya berpeluang mencatat laba pada Juli 2026.
Pemerintah kini menargetkan Garuda dapat kembali membukukan keuntungan pada awal 2027.
Danantara Jadi Mesin Investasi BUMN
Selain melakukan efisiensi, pemerintah ingin mengubah fungsi laba BUMN menjadi sumber investasi baru. Keuntungan perusahaan negara akan diarahkan untuk membiayai proyek-proyek produktif melalui Danantara.
Danantara diposisikan pemerintah sebagai dana kedaulatan atau sovereign wealth fund Indonesia yang mengelola dan mengoptimalkan aset negara.
Sepanjang 2026, Danantara telah melakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi dalam dua tahap, yakni 13 proyek pada 6 Februari dan 13 proyek pada 29 April.
Proyek-proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, pengolahan alumina menjadi aluminium hingga waste-to-energy.
Menurut Prabowo, investasi tersebut berpotensi menciptakan puluhan ribu lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.
Pemerintah juga berencana menggunakan kapasitas investasi Danantara untuk masuk ke perusahaan-perusahaan global. Strateginya bukan semata-mata membeli aset, tetapi memperoleh teknologi, intellectual property, kemampuan manajemen dan akses pasar yang dapat memperkuat industri Indonesia.
Dengan pendekatan tersebut, BUMN diharapkan tidak hanya menjadi sumber dividen bagi negara, tetapi juga menjadi mesin investasi dan industrialisasi nasional.
Prabowo Dorong Tata Kelola BUMN Lebih Ketat
Di sisi lain, Prabowo membuka kemungkinan penelusuran terhadap pengelolaan BUMN pada masa lalu. Presiden bahkan menyampaikan gagasan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengelolaan perusahaan negara hingga tiga dekade ke belakang.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” kata Prabowo.
Presiden juga membuka kemungkinan adanya mekanisme khusus bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia memperbaikinya.
“Saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan wacana Presiden dan bukan keputusan hukum yang telah berlaku. Setiap pembentukan pengadilan ad hoc maupun mekanisme amnesti tetap membutuhkan dasar hukum dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Secara keseluruhan, pemerintah kini menempatkan restrukturisasi BUMN sebagai bagian dari agenda reformasi ekonomi yang lebih luas. Fokusnya mencakup penyederhanaan struktur perusahaan, efisiensi biaya, transparansi laporan keuangan, peningkatan dividen, penguatan tata kelola dan pemanfaatan laba untuk investasi produktif.
Dengan target ekosistem BUMN maksimal 300 entitas pada akhir 2026, pemerintah ingin memastikan perusahaan negara yang dipertahankan benar-benar produktif dan mampu menciptakan nilai tambah.
Bagi pemerintah, keberhasilan reformasi BUMN pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya laba atau dividen, tetapi dari kemampuan perusahaan negara mengelola aset rakyat secara profesional, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang.(Redaksi)
Sumber : Investortrust
