Liputan98.com – Jakarta, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008, Burhanudin Abdullah, menyoroti rendahnya minat investor asing menanamkan modal di Indonesia. Ia menilai ketidakpastian hukum dan tingginya tingkat korupsi menjadi faktor utama yang membuat investor enggan masuk ke pasar Indonesia.
Kita tahu orang asing tidak terlalu suka menanam modal di Indonesia karena masalah kepastian hukum. Terlalu banyak tikus di sini, rumahnya tidak bersih, sehingga mereka jarang mau datang, ujar Burhanudin dalam sebuah acara di Hotel Sultan, Jakarta.
Padahal, menurutnya, investasi asing sangat dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa mengandalkan modal dalam negeri saja tidak cukup. Salah satu indikator yang menunjukkan lemahnya efisiensi ekonomi Indonesia adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih berada di angka 6,5.
Butuh Rp 12 Ribu Triliun Investasi
Burhanudin mengungkapkan bahwa dengan ICOR di angka 6,5, Indonesia membutuhkan investasi setidaknya Rp 12 ribu triliun atau 52 persen dari PDB yang saat ini berada di kisaran Rp 22 ribu triliun. Selain itu, ada gap sebesar 16 persen antara tabungan domestik bruto (GDS) dengan PDB, yang membuat pemerintah harus mencari tambahan investasi dari luar negeri.
Namun, Burhanudin mengakui bahwa menarik investor asing bukan perkara mudah. Beda dengan Singapura yang hampir 2 juta dollar per kapita, kita masih sulit membuat investor merasa nyaman, ujarnya.
BP Danantara, Harapan Baru Investasi?
Untuk meningkatkan investasi, Burhanudin menilai pemerintah perlu mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memastikan kebijakan yang lebih ramah bagi investor. Salah satu langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo adalah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), yang baru saja mendapat persetujuan dari DPR.
Hari ini saya mendengar bahwa Danantara resmi disetujui oleh DPR. Maka akan kami leverage untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya, ujar Burhanudin.
BP Danantara dirancang untuk mengelola investasi di luar APBN dan digadang-gadang bakal menjadi lembaga investasi raksasa seperti Temasek di Singapura. Pemerintah berharap badan ini dapat menjadi daya tarik bagi investor asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Kini, tantangan terbesar adalah membuktikan bahwa Indonesia benar-benar siap membersihkan rumahnya dan menciptakan ekosistem investasi yang lebih menarik. Apakah BP Danantara bisa menjadi solusi? Waktu yang akan menjawab. (Red)
