Liputan98.com – Jakarta, Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai merancang strategi besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Langkah-langkah yang diusulkan mencakup peningkatan royalti pertambangan, pembentukan kementerian baru, hingga menyasar ekonomi bawah tanah. Namun, sejumlah ekonom memberikan pandangan beragam terhadap rencana ambisius ini.
Strategi Prabowo: Dari Tambang hingga Ekonomi Bawah Tanah
Salah satu kebijakan yang tengah dipertimbangkan adalah kenaikan royalti bagi sektor pertambangan, termasuk emas, nikel, dan batu bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah sedang merevisi regulasi untuk memastikan negara mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber daya alamnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga berencana membentuk Kementerian Pendapatan Negara yang akan bertugas mengelola penerimaan dari pajak, cukai, dan royalti tambang. Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan penasihat dekat Prabowo, menyatakan kementerian ini akan membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan negara.
Langkah lain yang cukup menarik perhatian adalah target tambahan pajak hingga Rp 300 triliun dengan menyasar ekonomi bawah tanah—aktivitas ekonomi ilegal yang selama ini tidak terdeteksi dalam sistem perpajakan.
Kata Ekonom: Peluang atau Risiko?
Para ekonom menyambut baik upaya peningkatan pendapatan negara, terutama melalui optimalisasi sumber daya alam dan perbaikan sistem perpajakan. Namun, ada kekhawatiran mengenai transparansi dan implementasi kebijakan ini di lapangan.
“Jika tidak diawasi dengan baik, kenaikan royalti bisa menekan industri tambang dan berdampak pada investasi,” ujar seorang ekonom dari Universitas Indonesia. Sementara itu, terkait pajak ekonomi bawah tanah, beberapa pihak menilai hal ini bisa menjadi sumber pendapatan besar, tetapi tantangannya adalah mekanisme pemantauan dan penegakan hukum.
Mampukah Prabowo Mewujudkannya?
Upaya ini menunjukkan komitmen Prabowo dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, transparansi, serta implementasi yang efektif.
Akankah strategi ini menjadi terobosan besar atau justru memicu tantangan baru? Publik tentu menunggu langkah konkret dari pemerintahan baru ini.
