Liputan98.com – Jakarta, 9 April 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan agar regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dirombak menjadi lebih fleksibel dan realistis. Hal ini disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4).
Presiden Prabowo menyatakan bahwa penerapan TKDN yang terlalu kaku justru berpotensi menghambat daya saing industri dalam negeri di kancah global. “Kita harus realistis. TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa isu kandungan lokal bukan semata soal regulasi, melainkan berkaitan erat dengan kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penguasaan teknologi dalam negeri. “Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas. Itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi nggak bisa kita hanya dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya.
Kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan adaptif terhadap dinamika global. Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pelaku industri sebagai pendekatan yang lebih efektif untuk mendorong pemanfaatan komponen dalam negeri.
Dengan instruksi ini, Presiden Prabowo berharap industri nasional dapat lebih lincah, kompetitif, dan mampu tumbuh pesat tanpa terbebani oleh regulasi yang membatasi.
