Liputan98.com – Jakarta, Pemerintah mengambil langkah besar dalam kebijakan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa seluruh hasil panen beras dan jagung petani akan diserap Bulog, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini sekaligus menandai dihentikannya impor beras dan bahan pangan lainnya.
Kita akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainnya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang diproduksi petani untuk menjaga stabilitas harga, ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
Gabah dan Jagung Petani Akan Dibeli Tanpa Batas
Keputusan ini dianggap sebagai langkah bersejarah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan membeli berapa pun jumlah gabah dan jagung yang dihasilkan petani. Tujuannya adalah menjaga kestabilan harga dan melindungi petani dari kerugian pascapanen.
Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, agar harga tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi, kata Sudaryono, salah satu peserta rapat.
Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah juga menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap hasil panen:
Gabah kering panen (GKP) naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kg
Jagung naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kg
Tantangan: Dimana Menyimpan Stok Pangan?
Dengan penyerapan besar-besaran ini, muncul pertanyaan: di mana semua hasil panen ini akan disimpan?
Menurut Zulhas, pemerintah sudah menyiapkan solusi. Gudang Bulog dan gudang koperasi induk akan digunakan untuk menampung stok gabah dan jagung petani. Penyimpanan yang efisien menjadi kunci sukses program ini agar stok pangan tetap terjaga dalam kondisi optimal.
Tadi kita bahas secara detail, penyimpanannya di mana. Ada gudang Bulog, ada juga gudang koperasi yang siap dipakai, jelas Zulhas.
Prabowo Gaspol: Swasembada Pangan Jadi Prioritas
Keputusan ini mempertegas visi swasembada pangan yang digaungkan Prabowo sejak awal. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan ketahanan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor.
Langkah berani ini akan menguji kesiapan Bulog dan sistem penyimpanan nasional dalam menangani serapan besar-besaran dari petani. Jika berjalan lancar, Indonesia berpotensi menuju kedaulatan pangan yang lebih kuat.
Apakah ini awal dari revolusi pangan di Indonesia? Semua mata kini tertuju pada realisasi kebijakan ambisius ini. (Red)
