Liputan98.com — Pemerintah membantah anggapan bahwa perekonomian Indonesia tengah mengalami perlambatan di tengah maraknya istilah “in this economy” di media sosial yang menggambarkan tekanan finansial dan melemahnya daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator masih menunjukkan perekonomian nasional berada dalam jalur pertumbuhan. Salah satunya tercermin dari pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 yang mencapai 5,45%.
“Pertama, saya ingatkan bahwa perekonomian kita sampai semester I (2026) masih tumbuh 5,45 persen, artinya itu adalah salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Jadi ekonominya tinggi,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat, Kamis (27/8).
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati kondisi daya beli masyarakat yang menjadi salah satu sorotan di tengah perbincangan mengenai ekonomi yang lesu. Airlangga menyebut aktivitas konsumsi masih berjalan, termasuk dari penjualan kendaraan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).
Pertumbuhan juga terlihat pada penjualan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Airlangga menyebut penjualan kendaraan listrik pada semester I 2026 tumbuh hingga 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, baik untuk kendaraan hybrid maupun kendaraan berbasis baterai.
“Jadi kalau itu kita melihat sebetulnya ekonomi kita track-nya masih berjalan dan indeks keyakinan konsumen (IKK) juga masih di atas 100,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Salah satunya melalui penyaluran bantuan beras bagi masyarakat hingga kuartal IV 2026 serta kebijakan pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta.
Airlangga memperkirakan kebijakan PPh ditanggung pemerintah tersebut dapat memberikan tambahan pendapatan sekitar Rp2 juta-Rp2,5 juta bagi buruh, pekerja, maupun karyawan yang memenuhi ketentuan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat di tengah munculnya kekhawatiran mengenai tekanan biaya hidup dan kemampuan konsumsi rumah tangga.
Di sektor ritel, Airlangga mengatakan pelaku usaha masih menunjukkan optimisme terhadap pasar domestik. Dari sekitar 800 merek yang beredar di Indonesia, sekitar 500 di antaranya merupakan merek nasional.
“Jadi sebetulnya dari segi domestik market kita semakin dalam dan semakin kuat,” tuturnya.
Selain konsumsi konvensional, aktivitas perdagangan digital juga dinilai masih memberikan sinyal positif. Airlangga menyebut tren belanja melalui kanal online terus berkembang seiring perubahan pola konsumsi masyarakat menuju model omnichannel yang menggabungkan perdagangan offline dan online.
Jumlah penjual online disebut telah mencapai sekitar 800 ribu. Sementara transaksi melalui video commerce telah mencapai sekitar 2,6 miliar transaksi.
“Jadi kalau sekarang trennya (belanja masyarakat) tetap baik, terjadi tentu dual channel atau kita sering sebut sebagai omnichannel di mana video conference trade atau commerce itu berjalan dan trennya malah naik ke 800 ribu (penjual), itu naik hampir 75 persen, dan number of transaction-nya sekitar 2,6 miliar. Ini yang tren positif di Indonesia,” beber Airlangga.
Menurut pemerintah, perkembangan perdagangan digital tersebut menjadi salah satu indikator bahwa konsumsi masyarakat masih memiliki ruang pertumbuhan meskipun narasi mengenai tekanan ekonomi semakin ramai di media sosial.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas akses perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu instrumen yang terus diperluas adalah QRIS.
“Kita sudah punya payment system yang QRIS yang diharapkan bisa digunakan di seluruh negara ASEAN, kali ini baru di lima negara ASEAN sehingga bagi UMKM kalau menggunakan QRIS mendapatkan keuntungan karena tidak ada dalam tanda petik merchant discount. Jadi biayanya untuk pedagang adalah nol,” katanya.
Airlangga menilai perluasan penggunaan QRIS dapat membantu pelaku usaha menerima pembayaran digital sekaligus mendukung aktivitas perdagangan lintas negara.
“Dengan demikian kalau ini bisa menggunakan QRIS untuk payment dan juga bisa digunakan tadi juga untuk ekspor maka tentunya bagi para pedagang bisa difasilitasi dengan digital payment ini,” ujarnya.
Istilah “in this economy” sendiri ramai digunakan warganet untuk menggambarkan kondisi ketika masyarakat merasa menghadapi tekanan finansial, mulai dari kenaikan biaya hidup hingga pendapatan yang dianggap tidak sebanding dengan pengeluaran.
Meski pemerintah menilai berbagai indikator masih menunjukkan pertumbuhan, fenomena tersebut menjadi gambaran lain mengenai kondisi ekonomi di tingkat masyarakat. Dengan demikian, tantangan pemerintah tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut mampu menopang daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat.
Pemerintah pun masih memantau perkembangan konsumsi dan daya beli sebagai salah satu faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua 2026.(redaksi)
Sumber : CNBC
